- Transport
- Uang Harian
- Biaya Penginapan
Biaya transportasi perjalanan dinas ASN bervariasi tergantung pada jarak, moda transportasi, dan lokasi tujuan. Dalam pelaksanaan SBM 2025, alokasi biaya transportasi disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan surat tugas dan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Uang harian diberikan kepada ASN untuk menutupi kebutuhan sehari-hari selama menjalankan tugas di luar kantor. Besaran uang harian ditentukan berdasarkan golongan jabatan, lokasi tujuan, dan durasi perjalanan. Sebagai contoh, dalam peraturan yang berlaku, uang harian dapat mencakup biaya makan, transportasi lokal, dan kebutuhan lainnya .
Biaya penginapan ditetapkan berdasarkan klasifikasi kota tujuan dan golongan jabatan ASN. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban biaya penginapan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah . Untuk kegiatan tertentu yang dihadiri oleh pejabat tinggi atau dalam kondisi khusus, biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.
Dampak Perjalanan Dinas ASN terhadap Perekonomian
Perjalanan dinas ASN memiliki dampak positif terhadap perekonomian, terutama di sektor transportasi, perhotelan, dan konsumsi lokal. Aktivitas ini mendorong perputaran ekonomi di daerah tujuan, meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal, dan menciptakan lapangan kerja sementara. Selain itu, perjalanan dinas memungkinkan transfer pengetahuan dan koordinasi antarwilayah, yang berkontribusi pada pemerataan pembangunan.
Dampak Jika Perjalanan Dinas ASN Ditiadakan
Penghapusan perjalanan dinas dapat menghemat anggaran pemerintah dalam jangka pendek. Namun, hal ini berpotensi menghambat koordinasi antarinstansi, pelaksanaan program di daerah, dan pengawasan lapangan. Selain itu, sektor ekonomi yang bergantung pada kegiatan perjalanan dinas, seperti transportasi dan perhotelan, dapat mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.
Kesimpulan
Perjalanan dinas ASN pada Tahun Anggaran 2025 tetap menjadi komponen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan pengelolaan yang efisien dan sesuai dengan SBM, perjalanan dinas dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan efektivitas pelayanan publik. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan perjalanan dinas perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan operasional dan pengelolaan anggaran negara.
